Hariancentral-Net I Jakarta
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar kepada Mitsubishi Corporation atas
keterlambatan penyampaian notifikasi pengambilalihan saham PT Coates Hire Indonesia.
Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 08/KPPUM/2026 yang berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Majelis Komisi yang diketuai Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana, dengan Anggota
KPPU Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota, menyatakan
Mitsubishi Corporation terbukti melanggar kewajiban menyampaikan notifikasi
pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
Dalam persidangan terungkap bahwa pengambilalihan 99,99 persen saham PT
Coates Hire Indonesia oleh Mitsubishi Corporation berlaku efektif secara yuridis pada 5 April 2024. Transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan. Mitsubishi
Corporation merupakan perusahaan perdagangan umum yang menjalankan kegiatan usaha
di berbagai sektor, termasuk energi, sumber daya mineral, infrastruktur, dan pangan. Adapun
PT Coates Hire Indonesia bergerak di bidang penyewaan alat berat dan perlengkapan
industri.
Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023, pelaku usaha wajib
menyampaikan notifikasi kepada KPPU setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis.
Dalam perkara ini, batas akhir penyampaian notifikasi jatuh pada 31 Mei 2024. Namun, KPPU
baru menerima pemberitahuan tersebut pada 19 Juni 2024 atau 11 hari kerja setelah batas
waktu yang ditentukan.
Selama proses persidangan, Mitsubishi Corporation mengakui bahwa keterlambatan
tersebut terjadi akibat kekeliruan penasihat hukum sebelumnya dalam menyampaikan
dokumen kepada KPPU. Terlapor juga dinilai bersikap kooperatif sepanjang proses
pemeriksaan, antara lain dengan menghadiri persidangan, menerima Laporan Dugaan
Pelanggaran (LDP), serta mengajukan permohonan persidangan cepat dan keringanan
sanksi.
Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dalam
persidangan, Majelis Komisi menyatakan Mitsubishi Corporation terbukti melanggar
kewajiban menyampaikan notifikasi secara tepat waktu. Atas pelanggaran tersebut, Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1 miliar.
Selain membayar denda, Mitsubishi Corporation diwajibkan melaksanakan seluruh
amar putusan dan menyampaikan bukti pembayaran kepada KPPU paling lambat 30 hari
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Komisi juga memerintahkan
Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda dalam waktu 14 hari
kerja sejak menerima salinan putusan. Majelis Komisi juga memerintahkan Mitsubishi
Corporation untuk menyerahkan jaminan 20% dari nilai denda, jika mengajukan keberatan.
Sebagai informasi, kewajiban penyampaian notifikasi kepada KPPU merupakan salah
satu instrumen utama dalam pengawasan transaksi merger, konsolidasi, dan akuisisi. Melalui
mekanisme tersebut, KPPU dapat memastikan bahwa perubahan struktur pasar tidak
menimbulkan potensi berkurangnya persaingan usaha yang sehat maupun merugikan kepentingan masyarakat (pul)
