HarianCentral,net| — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Nias melakukan kunjungan investigasi terkait pelaksanaan program revitalisasi di SDN 078475 Toba’a, Desa Balale Toba’a, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sabtu (19/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran negara, sekaligus menyerap aspirasi mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur di wilayah tersebut.
Tim DPD LIRA Kabupaten Nias yang terdiri dari Bupati LIRA Nias Denius Gulo, Aroziduhu Gulo dan awak media diterima langsung Kepala SDN 078475 Toba’a, Anotoisa Ndruru, A.Ma.Pd., bersama P2SP dan sejumlah guru.
Bupati LIRA Kabupaten Nias, Denius Gulo, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pemantauan dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya program yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, kehadiran LIRA bukan hanya untuk melakukan pemantauan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan.
"LIRA hadir untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan mengajak semua pihak mendukung program revitalisasi ini," ujar Denius.
Anggaran Revitalisasi Rp998,9 Juta
Kepala SDN 078475 Toba’a, Anotoisa Ndruru, menyambut baik kunjungan DPD LIRA Kabupaten Nias. Ia menyatakan pihak sekolah siap memberikan informasi secara terbuka dan transparan terkait pelaksanaan program revitalisasi.
Anotoisa mengatakan pihaknya berupaya melaksanakan program tersebut sebaik mungkin karena dirinya akan memasuki masa pensiun.
"Sebentar lagi saya akan pensiun. Tentunya saya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah ini," katanya.
Ia menjelaskan, program revitalisasi tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan nilai anggaran sebesar Rp998.941.055.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan, pekerjaan seharusnya dimulai pada akhir Juni 2026. Namun, pelaksanaannya baru dimulai pada pertengahan Agustus karena adanya keterlambatan izin pembongkaran.
"Target penyelesaiannya selama 150 hari kalender," jelas Anotoisa.
Adapun pekerjaan yang masuk dalam program revitalisasi meliputi pembangunan lima ruang kelas belajar (RKB), satu ruang perpustakaan, satu toilet dengan rehabilitasi pada bagian yang mengalami kerusakan, penggantian plafon menggunakan PVC, penggantian lantai dengan keramik, serta pembangunan pagar sekolah.
Hingga kunjungan dilakukan, progres pekerjaan revitalisasi tersebut disebut telah mencapai sekitar 35 persen.
Sekolah Masih Membutuhkan Sejumlah Fasilitas
Meski program revitalisasi sedang berjalan, pihak sekolah menyampaikan masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi.
Anotoisa berharap pemerintah pusat dapat melanjutkan program revitalisasi sehingga kebutuhan sekolah dapat dituntaskan, antara lain satu ruang kelas baru, kantor guru, kantin sekolah, delapan unit rumah dinas guru, kelanjutan pembangunan pagar sekolah serta penataan pekarangan sekolah.
Selain sarana pendidikan, ia juga berharap akses jalan menuju wilayah tersebut dapat ditingkatkan, termasuk pembangunan jalan beraspal.
"Kami juga berharap jalan dibangun dengan aspal. Kami juga membutuhkan penerangan dan kehadiran PLN melalui program listrik desa," ujarnya.
Saat ini, SDN 078475 Toba’a memiliki delapan orang tenaga guru termasuk kepala sekolah, dengan jumlah peserta didik sebanyak 29 orang.
Kades: Jalan dan PLN Masih Jadi Harapan
Kepala Desa Balale Toba’a, Danieli Lafau, turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur di desanya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan, khususnya akses menuju wilayah Desa Balale Toba’a.
Danieli mengatakan Menteri Desa Republik Indonesia pernah datang langsung ke desanya dan melihat kondisi jalan.
Namun, menurutnya, hingga kini pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan masyarakat belum terealisasi.
"Pak Menteri Desa pernah menginjakkan kaki di desa kami dan melihat langsung kondisi jalan. Namun sampai saat ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk PLN masuk desa, sudah lama kami rindukan," katanya.
LIRA Soroti Akses Jalan dan Fiskal daerah
Terpisah, Aktivis DPD LIRA Kabupaten Nias, Aroziduhu Gulo, membenarkan pihaknya telah melakukan kunjungan investigasi ke SDN 078475 Toba’a.
Selain melihat pelaksanaan revitalisasi sekolah, Aroziduhu menyoroti kondisi akses jalan di sejumlah wilayah Kecamatan Bawolato yang menurutnya masih menjadi persoalan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, termasuk para guru yang harus menjalankan tugas mengajar di wilayah pedesaan.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang memadai untuk menangani kebutuhan infrastruktur.
"Daerah tidak bisa berbuat banyak jika kemampuan APBD terbatas. Dengan adanya pemangkasan anggaran, kemampuan daerah untuk membangun jalan juga menjadi terbatas," ujar Aroziduhu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan masyarakat Nias karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta distribusi dan pemasaran berbagai produk lokal.
Ia juga berharap keberlanjutan Dana Desa tetap menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai salah satu instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
"Selama sepuluh tahun terakhir, banyak pembangunan yang telah dilakukan melalui Dana Desa, meskipun tentu masih perlu peningkatan mutu. Jika Dana Desa ditiadakan, dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Aroziduhu mencontohkan, keterbatasan akses jalan dapat menyulitkan masyarakat dalam membawa dan memasarkan hasil pertanian maupun produk lokal lainnya.
Karena itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur dan dukungan anggaran di tingkat desa perlu tetap menjadi perhatian pemerintah.
DPD LIRA Kabupaten Nias berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, termasuk akses jalan, fasilitas pendidikan dan listrik, sehingga pembangunan tidak hanya berhenti pada program yang sedang berjalan, tetapi dapat berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. (E7177)
