HarianCentral,net | Nias – Kelompok Tani se-Kecamatan Bawolato bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Bawolato secara resmi menyurati DPRD Kabupaten Nias untuk meminta difasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi jenis NPK yang dinilai semakin meresahkan petani.
Ketua KTNA Kecamatan Bawolato, Marseli Zebua, menyampaikan hal tersebut di kediamannya di Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato, Selasa (12/5/2026) pagi.
Ia mengatakan kelangkaan pupuk NPK telah terjadi di sejumlah desa dan sangat berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.
“Kondisi ini membuat petani kesulitan. Distribusi pupuk dinilai tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Marseli.
Selain kelangkaan, petani juga mengeluhkan harga pupuk di tingkat pengecer (kios) yang berbeda-beda dan bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Proses pengambilan pupuk yang berbasis sistem aplikasi juga disebut cukup menyulitkan, terutama bagi petani yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Menurut Marseli, jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa serius terhadap produksi pertanian.
“Kami khawatir hasil panen menurun, bahkan berisiko gagal panen jika pupuk tidak segera tersedia,” tegasnya.
Surat permohonan RDP tersebut telah disampaikan pada Senin (11/5/2026) dan dialamatkan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nias.
Dalam surat itu, Kelompok Tani dan KTNA Bawolato meminta agar DPRD menghadirkan Dinas Pertanian Kabupaten Nias, distributor, pengecer, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), serta pihak terkait lainnya guna mencari solusi konkret.
Berdasarkan hasil liputan dan wawancara dengan sejumlah ketua kelompok tani di lapangan, kelangkaan pupuk bersubsidi jenis NPK pada Musim Tanam (MT) I tahun ini dirasakan hampir merata di beberapa desa.
Para petani mengaku kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan, sehingga berdampak langsung pada proses pemupukan tanaman yang sedang berlangsung.
Para petani berharap DPRD segera merespons permohonan tersebut demi menjaga keberlangsungan usaha tani dan ketahanan pangan di Kabupaten Nias.
Jika tidak ada tindak lanjut, mereka menyatakan siap melakukan aksi damai untuk mempertanyakan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.
(E7177)
