hariancentral – Kutacane
Dugaan penyimpangan anggaran pada pembangunan dan kegiatan finishing Gedung LPTQ melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara kini makin terang benderang di mata publik. Ironisnya, bangunan yang menghabiskan uang rakyat itu diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari standar kualitas konstruksi.
Jumat, 22 Mei 2026,
Ketua LSM Kaliber Aceh bersama Media Central turun langsung ke lokasi gedung didampingi PPK kegiatan finishing, Ucok Kariadi. Namun anehnya, rombongan hanya diperlihatkan bagian luar bangunan, sementara bagian dalam terkesan sengaja ditutupi dengan alasan kunci berada di kantor Dinas Syariat Islam.
Sikap tertutup tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah itu.
ZK, Ketua LSM Kaliber Aceh, menilai kondisi fisik bangunan sangat memalukan dan tidak mencerminkan proyek pemerintah yang menggunakan uang rakyat.
“Belum genap beberapa tahun selesai, cat sudah menggelembung, retak, mengelupas, dan pudar. Ini bangunan pemerintah atau bangunan terbengkalai?
Baru bagian luar saja sudah hancur seperti ini, bagaimana kondisi bagian dalam yang sengaja tidak diperlihatkan?” tegas ZK.
Tak hanya finishing, Kaliber juga menduga kualitas struktur bangunan ikut bermasalah. Di sejumlah titik terlihat retakan dan pecahan yang dinilai tidak wajar untuk bangunan yang baru selesai dikerjakan beberapa tahun terakhir.
Diduga kuat pekerjaan konstruksi dilakukan tidak sesuai spesifikasi teknis. Lemahnya kualitas material, buruknya campuran adukan, minimnya penyiraman, hingga dugaan tidak maksimalnya pemadatan disebut menjadi penyebab bangunan cepat rusak.
“Kalau bangunan negara baru seumur jagung sudah retak dan pecah, patut diduga ada yang salah dalam pelaksanaannya. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa mengarah pada dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara,” tambahnya.
LSM Kaliber secara terbuka menantang Aparat Penegak Hukum untuk tidak tutup mata terhadap kondisi tersebut. Menurut mereka, APH jangan hanya diam menerima laporan di meja, tetapi harus turun langsung melihat fakta bangunan di lapangan.
“Jangan tunggu bangunan roboh baru bergerak. APH harus segera panggil PPK pembangunan, PPK finishing, kontraktor, konsultan pengawas, dan seluruh pihak terkait. Audit total proyek ini. Rakyat berhak tahu ke mana sebenarnya uang mereka dihabiskan,” tegas ZK.
Tak berhenti di Gedung LPTQ, Kaliber juga mengaku sedang mengumpulkan data berbagai paket kegiatan lain di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara yang diduga bermasalah, mulai dari pengadaan genset, scaffolding elektrik, paket Lebaran, kain sarung, hingga berbagai proyek fisik dan pengadaan langsung bernilai ratusan juta rupiah.
Bahkan pengadaan genset 130 KVA senilai Rp576 juta ikut disorot karena diduga terjadi perubahan kapasitas barang yang dinilai tidak sesuai juknis maupun kontrak pengadaan.
“Kalau benar ada penggantian spesifikasi tanpa dasar yang jelas, itu sudah masuk dugaan pelanggaran serius dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan main-main dengan uang rakyat,” ujar ZK.
LSM Kaliber bersama Media Central juga mendesak Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara agar segera membuka seluruh dokumen kegiatan dan data penggunaan anggaran kepada publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pejabat jangan alergi dikritik. Kalau merasa bersih, buka semua dokumen. Jangan sembunyi di balik alasan administratif. Ini uang rakyat, bukan warisan pribadi,” tutupnya tajam.
