Hariancentral-net I Medan
Aroma pergeseran posisi jabatan di tubuh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekretariat DPRD Kota Medan mulai tercium kuat. Di tengah dinamika politik yang kian panas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah menyiapkan perombakan pada posisi strategis wakil pimpinan DPRD. Dikabarkan salah satu nama anggota DPRD Kota Medan dari partai yang sama bernama Hj. Sri Rezeki.
Nama Rajuddin Sagala, SPd.I disebut-sebut menjadi salah satu figur yang akan terdampak dalam rotasi tersebut. Isu ini pun bukan sekadar bisik-bisik, melainkan telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan internal DPRD Kota Medan.
Saat dikonfirmasi pada Selasa (31/3), Rajuddin tak menampik kabar tersebut. Ia mengakui bahwa pergeseran jabatan di kursi wakil pimpinan DPRD dari Fraksi PKS memang sedang berproses.
“Rotasi itu hal biasa di PKS. Sebagai kader, kami harus siap ditempatkan di posisi mana pun, baik di dalam maupun di luar struktur,” ujarnya.
Namun di balik pernyataan normatif itu, publik mulai mempertanyakan, ada apa sebenarnya di balik pergeseran ini. Apakah sekadar penyegaran organisasi, atau ada dinamika politik internal yang lebih dalam.
Rajuddin menegaskan bahwa di PKS tidak ada kultus individu. Semua kader, katanya, harus tunduk pada keputusan partai tanpa banyak resistensi.
Tidak ada figuritas. Semua kader punya peran. Apa pun keputusan partai, harus diterima karena diyakini membawa kebaikan bagi kader dan partai,” tegas legislator dari Dapil 1 Kota Medan yang telah dua periode menduduki kursi wakil pimpinan tersebut.
Menariknya, Rajuddin enggan mengungkap alasan di balik pergeseran posisi strategis ini. Sikap tertutup tersebut justru memicu spekulasi publik, apakah ini murni strategi politik, atau bagian dari dinamika kekuatan internal menjelang momentum politik ke depan.
Yang pasti, rotasi jabatan di tubuh Fraksi PKS ini menjadi sinyal bahwa peta kekuatan politik di DPRD Medan masih terus bergerak. Pergeseran kursi pimpinan bukan sekadar urusan internal partai, melainkan bisa berdampak pada arah kebijakan dan konfigurasi kekuasaan di parlemen Kota Medan.(Pul)
