Hariancentral-Net I Jakarta
Sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Semangat tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Rangkaian gelaran berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 24-26 September 2026, mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional".
Demikian siaran pers yang diterima Media ini dari Direktur Komunikasi Ramdan Denny Prakoso J umat (25/9/2026)
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (24/9). Turut hadir pula pada seremoni pembukaan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang disertai dengan penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD atas inovasi efisiensi tata kelola daerah.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa transformasi digital perlu terus diakselerasi di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi, serta risiko digital yang semakin kompleks. Sejalan dengan semangat Sinergi Merah Putih, akselerasi tersebut perlu didukung sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan serta penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen. “FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional," ujar Destry.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. “Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030," ujar Airlangga. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital agar semakin inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejalan dengan itu, Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, tetapi memastikan inovasi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi riil. “Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat," ujarnya. Pentingnya sinergi turut ditekankan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi keuangan digital tumbuh sebesar 40,36% (yoy) atau mencapai 6,11 miliar transaksi. Capaian ekonomi keuangan digital ini didukung oleh peningkatan akseptasi QRIS yang mencapai 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant. Ke depan, optimalisasi manfaat akseptasi QRIS terus ditingkatkan seiring pertumbuhan penggunaan Kartu Kredit Indonesia. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi, dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun.
SINERGI PENGENDALIAN INFLASI
FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sinergi ini tercermin melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi – Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID/TPIP). Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan atensi yang tinggi pada pengendalian inflasi di daerah. Hal ini tercermin dari intensitas koordinasi Mendagri dengan seluruh Kepala Daerah terkait perkembangan harga komoditas di masing-masing wilayah, komoditas yang perlu menjadi perhatian, dan solusi untuk menjaga stabilitas harga sehingga kesejahteraan masyarakat terjaga. Dengan kerja keras ini, inflasi terjaga dalam kisaran sasaran tahun 2026 yaitu 2,5+-1%. Pada Agustus 2026, inflasi IHK terjaga pada level 3,19% (yoy), dengan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) tercatat 4,06% (yoy). Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi TPID/TPID melalui implementasi GPIPS serta antisipasi risiko gangguan cuaca El Niño, agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.
Dalam kesempatan ini, turut diumumkan pemenang TPID Awards 2026 dan penghargaan pada TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, serta Kabupaten/Kota Berprestasi. Para pemenang TPID Awards 2026 juga direkomendasikan untuk memperoleh tambahan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi sekaligus mendorong penguatan upaya menjaga stabilitas harga di daerah secara berkelanjutan.
Percepatan digitalisasi daerah terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Penguatan agenda pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, di tingkat daerah hingga nasional. (Red)
