Tebing Tinggi, Harian Central.net :Seratus hari menjabat Walikota Tebing Tinggi 2 kali Didemo Mahasiswa. Hal beasiswa utusan daerah tahun akademik 2022/2023 kerjasama antara Institut Pertanian Bogor dengan Pemko Tebing Tinggi disorot.
Beredar info rincian program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D IV) biaya pendidikan sebesar Rp 634.500.000. Tiga mahasiswa yang terpilih diutus Pemko Tebing Tinggi, dinilai tidak transparan dan bukan berasal dari kota Tebing Tinggi.
Hal itu diungkapkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia PD Serdang Bedagai -Tebing Tinggi, Senin (02/06/2025) yang demo di Kantor Balai Kota Tebing Tinggi.
Selebaran yang memuat rincian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Institut Pertanian Bogor tahun 2023 biaya pendaftaran Rp 1500.000; Biaya Pengembangan Institusi dab Fisika disesuaikan dengan prodi mahasiswa untuk S1 (2x Rp 50.000.000) dan Program Sarjana Terapan (DIV) Prodi Komunikasi Digital dan Media Manajemen Bisnis dan Akitansi (1x50.000.000): Biaya Pendidikan Mahasiswa (3x30.000.000): Biaya Asrama PPKU (2x1000.000): Biaya Tempat tinggal Rp1.400.000: biaya buku Rp 3.000.000: total Rp 248.700.000. Tiga mahasiswa yang terpilih yaitu Apro Dirgantara Panjaitan, Dinda Mutiara Harahap, Syifa Adinda Damanik.
Para pendemo berharap dapat berdiskusi dengan Walikota Tebing Tinggi namun harapan tersebut tidak tercapai hingga demo berakhir. Para Pendemo akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Kamlan Mursyid dan Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, M. Ikhwan, serta anggota Indra Gunawan Ketua Komisi III serta Hiras Gumantri Anggota Komisi I.
Koordinator Demo Haryono menyampaikan beberapa gugatan 100 hari Kinerja Walikota Tebing Tinggi dan Wakil Walikota TebingTinggi yang dinilai tidak sesuai dengan janji politik. Selain menyoroti Beasiswa Utusan Daerah, Haryono juga menyampaikan gugatan perihal lapangan pekerjaan yang tidak sesuai ketika berkampanye. Hal lainnya, peningkatan pelayanan publik, penataan adil terhadap penertiban UMKM, pelaksanaan MTQ yang tak kunjung dilaksanakan, memanfaatkan aset Pemko yang terbengkalai yaitu Pasar AMD, Kolam Sakura, lahan ex Rumah Sakit Herna, pasar kecamatan dll; menurunkan tarif air dan kualitas air yang perlu ditingkatkan, komitmen pemerintah menibgkatkan pelayanan RSUD Kumpulan Pane, meningkatkan pelerlstarian lingkungan hidup, meminta pemko menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kamlan Mursyid akhirnya gagal menghadirkan Walikota Tebibg Tinggi untuk berjumpa dengan para pendemo tanpa alasan yang jelas. Pada intinya Kamlan menyambut para pendemo dan menerima aspirasi mereka untuk kemudian dilaksanak RDP oleh DPRD dengan dinas terkait. (asmi)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
