UHC Bantu Masyarakat Marginal

hariancentral.net - Dalam rangka pemenuhan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, Pemerintah daerah meluncurkan UHC, program ini bertujuan guna memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dari segi pembiayaan.

Adapun anggaran UHC ini bersumber berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 

Bagi warga  berobat ke rumah sakit, tetapi tidak memiliki kepesertaan JKN Mandiri, cukup dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) asal domisili sudah bisa berobat baik itu berobat jalan ataupun berobat rawat inap di seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing.

Pada dasar manusia menginginkan terus diberikan kesehatan, karena pada dasarnya  kesehatan itu merupakan hak hayat oleh setiap manusia di muka bumi ini

Dengan memiliki tubuh sehat, maka membuat fisik yang semakin kuat yang pada akhirnya orang itu mampu melakukan berbagai aktifitas sehari-hari agar dapat menopang perekonomian baik itu diri -sendiri maupun keluarganya.

Namun seiring dengan bertambahnya usia seseorang itu, berdampak kepada kemampuan fisiknya lambat Laun semakin berkurang sehingga rentang mengalami berbagai penyakit yang dideritanya.

Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berobat ke rumah sakit (RS) hal ini  tidak jadi masalah, asalkan bisa sembuh dari penyakit yang dialaminya tersebut selamat dan bisa pulang ke rumahnya.

Namun,  bagaimana kalau yang sakit itu dialami oleh mereka yang tidak punya keuangan alias miskin yang tidak mampu membayar biaya perobatan di rumah sakit. Pastinya mereka akan pikir-pikir dahulu untuk berobat ke rumah sakit tersebut.

Apalagi untuk berobat ke rumah sakit memerlukan biaya yang tidak sedikit baik itu berobat ke Rumah sakit swasta maupun RS negeri sekalipun. 

Namun sekarang ini masyarakat miskin tidak perlu lagi  khawatir untuk berobat kerumah sakit apakah itu cuma sekedar untuk memeriksa kesehatan ataupun rawat inap pasalnya seluruh tanggungan selama menjalani perawan di rumah sakit ditanggung oleh pemerintah daerah.

Hanya dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) asal domisili mereka bisa berobat ke rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sesuai dengan rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah daerah 

Nina warga jalan Brigjend Katamso kampung baru Medan Maimun menuturkan, program UHC ini sungguh-sungguh membantu masyarakat marginal ataupun orang yang tidak punya. Sebelum ada UHC ini,berobat ke rumah sakit saya tidak berani karena biayanya mahal mana mungkin kita berobat apalagi sampai berobat inap 

Saya orang susah begini pastinya takut untuk berobat ke rumah sakit apalagi sampai menginap harus berapa biaya yang saya keluarkan dengan kondisi yang pas-pasan. Saya bersyukur dengan adanya UHC ini menolong sekali tanpa adanya biaya yang saya keluarkan. Bila berobat"katanya

Masih menurut Nina, kondisi ini saya alami sendiri meskipun tidak terdaftar sebagai peserta JKN Mandiri, namun dengan menunjukan kartu tanda penduduk saya bisa berobat inap di salah satu rumah sakit swasta di Medan

 

Alhamdulillah kini kondisi saya sudah lebih baik lagi dan sudah melakukan aktifitas bekerja seperti biasanya katanya dia berobat inap di RS Swasta sudah 2 bulan lalu dengan menggunakan KTP.

Sekaitan dengan Nina, Ramli Usman warga kampung Baru Medan Maimun bersyukur dengan adanya UHC ini, pasalnya kita semakin terjamin untuk berobat kemanapun baik itu kerumah sakit ataupun di puskesmas tanpa adanya pengenaan biaya apapun yang harus kita keluarkan.

Setiap bulannya saya selalu mendatangi kantor puskesmas Kampung baru untuk melakukan kontrol penyakit. Dengan menunjukan KTP saya sama sekali tidak di pungut biaya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah peduli terhadap masyarakat dalam keterjaminan kesehatan ini hendaknya terus tetap di pertahankan agar masyarakat khususnya di kota Medan mendapat kesehatan.

Upaya dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi jaminan kesehatan kepada masyarakatnya dinilai positif dan membawa angin segar karena menghilangkan kesan  kekhawatiran mereka untuk berobat ke rumah sakit.

Namun seberapa lama program UHC ini berkelanjutan, tentunya ini adalah niat atau kemauan daripada pimpinan daerah. Karena anggaran yang dikeluarkan untuk UHC dari APBD .(saipul)

Tulisan ini ikut serta pada penulisan