HarianCentral,net| Wakil Sekretaris Daerah DPD LIRA Kabupaten Nias, Elisafat Telaumbanua, Harapkan Perhatian Presiden RI atas Pembangunan Jalan Siofaewali–Tagaule di Kabupaten Nias, Jumat (23/1/2026)
Wakil Sekretaris Daerah Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Elisafat Telaumbanua, menyampaikan harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur jalan penghubung Desa Siofaewali hingga Desa Tagaule, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
Pembangunan jalan tersebut dinilai sangat mendesak karena merupakan akses utama masyarakat dalam mengangkut hasil bumi, seperti hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil nelayan.
Hingga saat ini, keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi kendala serius yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, tingginya biaya transportasi, serta lambatnya distribusi hasil produksi ke pasar.
Wakil Sekretaris Daerah DPD LIRA Elisafat Telaumbanua, menegaskan bahwa kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat anggaran daerah Kabupaten Nias mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis menjadi sangat terbatas.
Dalam situasi tersebut, masyarakat mempertanyakan kapan pembangunan infrastruktur jalan dapat benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya secara nyata.
“Jika anggaran daerah terus mengalami pemotongan, sementara kebutuhan infrastruktur di daerah kepulauan seperti Nias sangat besar, maka tanpa dukungan dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat, pembangunan jalan akan sulit untuk maju,” ujarnya.
DPD LIRA menilai bahwa pembangunan jalan Siofaewali–Tagaule bukan hanya kebutuhan lokal, melainkan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.
Infrastruktur yang memadai akan membuka isolasi desa, meningkatkan produktivitas hasil bumi warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bawolato secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, DPD LIRA berharap Presiden Republik Indonesia dapat memberikan kebijakan afirmatif serta menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian PUPR, agar pembangunan jalan tersebut dapat dimasukkan dalam program prioritas pemerintah pusat, demi mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke daerah terpencil. (Tim)
.jpeg)
