hariancentral.net, Kabanjahe : Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, bersama Anggota DPR RI Drs. Rapidin Simbolon, M.M. menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dan orang tua korban keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi beberapa kali di sekolah Berastagi pada waktu bulan lalu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat Jakarta, pada Senin 14 September 2026.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kabupaten Karo bersama perwakilan masyarakat dan orang tua siswa korban MBG.
Kami Datang Membawa Jeritan Hati Rakyat, ujar Iriani Tarigan dalam siaran pers kepada media, dan menegaskan bahwa kehadiran delegasi DPRD Karo ke BGN Pusat bukan untuk pencitraan atau hal apapun yang lain, hanya karena murni dari jeritan orangtua siswa di Kabupaten Karo khususnya yang menjadi korban keracunan MBG.
"Kami datang bukan mencari panggung. Ini murni membawa aspirasi dan jeritan hati masyarakat Kabupaten Karo, khususnya orang tua dan pelajar yang menjadi korban keracunan MBG di Berastagi," tegas Iriani.
Berdasarkan hasil RDP, DPRD Karo mendesak BGN Pusat memberikan kompensasi dan bantuan khusus kepada para korban.
Peristiwa ini berdampak serius secara fisik dan psikis. Sejumlah siswa harus menjalani perawatan berulang di rumah sakit. Kondisi tersebut juga membebani perekonomian keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.
"Ini adalah jeritan hati orang tua. Mereka terpukul dan terbebani biaya perawatan. BGN harus hadir dan bertanggung jawab nyata kepada korban di Kabupaten Karo," ujarnya.
DPR RI Desak Evaluasi Total dan Penyaluran Tunai
Aspirasi DPRD Karo diperkuat oleh Drs. Rapidin Simbolon, M.M, Anggota DPR RI.
Rapidin menilai perlu ada evaluasi total terhadap tata kelola MBG. Bahkan, jika perlu mengevaluasi keberlanjutan program tersebut karena telah menimbulkan masalah serius di tengah masyarakat.
"Pada prinsipnya kami menolak format MBG seperti saat ini. Tetapi jika program ini tetap dilanjutkan, maka mekanismenya harus diubah total," kata Rapidin.
Ia mengusulkan agar dana MBG disalurkan dalam bentuk uang tunai langsung kepada orang tua siswa. Menurutnya, tidak semua pelajar membutuhkan MBG sehingga perlu pendataan ulang.
"Dengan skema tunai, dana bisa lebih tepat sasaran. Bahkan bisa dialihkan ke program pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak," tegas Rapidin.
-Harapan Masyarakat Karo
Melalui audiensi ini, DPRD Kabupaten Karo berharap BGN Pusat segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Bagi masyarakat Karo, kesehatan dan keselamatan anak adalah prioritas utama. Negara harus hadir dengan solusi konkret dan tanggung jawab. (Pangab)
.jpeg)
.jpeg)
