BATUBARA – Central Wakil Bupati Batubara Syafrizal, SE., M.AP, mengukuhkan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Batu mbara periode 2026–2031 di Aula Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (9/11/2026).
Pidato Wakil Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FPK yang baru dikukuhkan para pengurus sebagai bentuk pengesahan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi.Wabup berharap FPK dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batubara serta berbagai lembaga dan organisasi lainnya dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.Kayanya Kabupaten Batubara merupakan daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keberagaman.Berbagai suku, ras, etnis, dan agama telah hidup berdampingan secara harmonis.Dikatakannya, keberagaman bukanlah kelemahan ataupun sumber perpecahan, melainkan kekuatan besar dalam membangun daerah yang lebih maju.
Dinamika sosial saat ini perlu disikapi dengan kewaspadaan.Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, serta berbagai isu yang berpotensi memicu gesekan horizontal menjadi tantangan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Dengan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Batubara, tentunya harus dapat bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum lainnya untuk menyatukan persepsi serta menjaga masyarakat dari berbagai hal yang berpotensi memecah belah persatuan," ujar Wakil Bupati Syafrizal.
FPK sebagai wadah pemersatu, jembatan komunikasi, serta mitra pemerintah dalam merawat kerukunan dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.Kepada pengurus FPK periode 2026–2031, Wakil Bupati berpesan agar dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini potensi konflik sosial. Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Batubara, Ilham Syahputra dalam sambutannya menyampaikan, FPK merupakan wadah yang menghimpun masyarakat dari berbagai etnis.FPK bersama organisasi lainnya akan berperan aktif melawan penyebaran hoaks atau berita palsu sebagai upaya mencegah informasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dalam memperkuat semangat toleransi, persaudaraan, dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(as/jf)
