HarianCentral.net| Gunungsitoli – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 kembali mengungkap sejumlah fakta terkait proses pencairan pembayaran proyek senilai Rp38,55 miliar. Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (9/11/2026) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Yapintar Mendrofa, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Tahun 2022, sebagai saksi.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Yapintar mengungkapkan bahwa hasil verifikasi terhadap 27 item dokumen pembayaran 100 persen menemukan tidak adanya dokumen Jaminan Pemeliharaan dan Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Padahal, menurut keterangan saksi, kedua dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib penyedia sebagaimana diatur dalam kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Saksi juga menerangkan bahwa kekurangan dokumen tersebut telah disampaikan kepada PPTK, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juang Putra Zebua, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Oberlin Kurniawan Gea sebelum pencairan pembayaran dilakukan. Namun, menurut saksi, dokumen yang dipersyaratkan tidak pernah diserahkan hingga pembayaran 100 persen dicairkan.
Lebih lanjut, saksi menyebutkan bahwa meskipun dokumen Jaminan Pemeliharaan dan Astek tidak tersedia serta Berita Acara Pembayaran tidak ditandatangani PPK, KPA Oberlin Kurniawan Gea tetap memproses dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Pencairan tersebut, menurut keterangan saksi, didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pengguna Anggaran (PA) Rahmani Oktaviani Zandroto.
Perkara ini melibatkan enam terdakwa, yakni Juang Putra Zebua, Fredy Ligim Putra Zebua, Lianus Ndruru, Lister Boy Lase, Oberlin Kurniawan Gea, dan Rahmani Oktaviani Zandroto.
Kepala Seksi Intelijen, Yaatulo Hulu, S.H., M.H. mengatakan tetap berkomitmen menangani perkara secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah. Seluruh keterangan saksi selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh majelis hakim. (E7177)
