Humbahas, Central : Pada hari ini Selasa, 10 November 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dipimpin langsung Kepala Seksi
Tindak Pidana Khusus, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., melaksanakan Penggeledahan pada Sekolah SMA Negeri 1 Paranginan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 SMA Negeri 1 Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tanggal 09November 2026 dan penetapan izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tarutung No. 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tanggal 09 November 2026.
“Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dari hasil penggeledahan, ditemukan
dan diamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk kepentingan proses penyidikan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan”, ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H.
Bahwa penanganan perkara ini diawali dari penyelidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP serta memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H.,menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional,
objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari keuangan negara.
