BATUBARA -Central Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batubara Darius mengkritisi kebijakan Pemerintah menghentikan dan menonaktifkan bantuan sosial (bansos) lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) karena NIK atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) terindikasi terlibat transaksi judi online (judol).Hal itu dikatakannya Senin (7/9/2026).
Kita garis bawahi, dan sangat mendukung pemberantasan Judi Online di Indonesia. Tetapi sebagai Anggota DPRD menyesalkan seorang penerima bansos jika ada anggota keluarganya terindikasi Judol penerima bansos keluarganya dihapus.Darius mempertanyakan kebijakan Kementerian Sosial menempuh jalur singkat dengan mencoret penerima bansos hanya karena ada keterlibatan anggota keluarga pada judol.Secara hukum, moral dan sosial, tidak boleh kepala keluarga menerima konsekwensi bilamana anggota keluarga yang terindikasi judol.Yang harus dibasmi judolnya sebut Darius sebagai mantan Pengacara.Pemerintah harus memastikan seluruh aplikasi judol diblokir. Tak adil bila akibat keterlibatan judol, bansos dihentikan.(jf)
.jpeg)
