DPRD Sidoarjo Tekankan Siswa Afirmasi Mendapat Prioritas dalam Rakor SPMB dan Bosda

Sidoarjo, HarianCentral – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Melalui Komisi D melaksanakan fungsi kontrol sekaligus pengawasan terhadap proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Harapannya Sistem ini bisa berjalan konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, integritas, merata dan berkeadilan.

“SPMB merupakan nama baru dari sistem sebelumnya yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meski telah berubah nama, Kita berharap prinsip yang diemban tetap Istiqomah atau konsisten dalam menjalankan keterbukaan, integritas, pemerataan dan memenuhi rasa keadilan bagi semua,” ungkap ketua Komisi D, Moch. Dhamroni Chudlori M.Si, saat membuka rapat koordinasi (rakor) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (14/5/2025).

Ketua Komisi D Moch Dhamroni Chudlori berharap kuota SPMB jalur afirmasi diperbesar hingga 24,5%

Hadir dalam pemaparan rakor antara lain Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Sidoarjo Dr. Tirto Adi M.Pd didampingi sejumlah Kepala Bidang, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Abdul Mukhlis dan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin.

“Saat ini, proses seleksi SPMB yang tengah berjalan adalah jalur afirmasi. Pendaftaran jalur afirmasi telah dimulai terhitung hari ini Rabu tanggal 14 Mei hingga Jum’at 16 Mei 2025. Jika tahun lalu kelompok afirmasi yang diterima 15 persen, tahun ini meningkat 22 persen atau sekitar 2.947 calon murid dari jalur afirmasi termasuk disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” papar Tirto.

Merespon data yang disampaikan itu, Dhamroni menekankan pentingnya sosialisasi agar tiga hari masa pendaftaran jalur afirmasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para calon murid dari keluarga miskin .

“Kita lihat tiga hari ke depan, jika yang daftar jalur afirmasi sedikit. Berarti sosialisasinya kurang bisa sampai ke sasaran secara maksimal,” kata Dhamroni.

Pria Kelahiran asli Sidoarjo ini bilang jangan sampai ada siswa yang benar-benar dari keluarga miskin justru tidak diterima di sekolah negeri. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Kita berharap siswa keluarga miskin mendapat prioritas di jalur afirmasi. Sehingga tidak ada lagi yang mengadu ke DPRD seperti tahun lalu, yang ternyata masih ada siswa betul-betul dari keluarga tidak punya, diketahui tidak bisa tertampung di SMP Negeri. Ini kan miris,” tutur Dhamroni.