hariancemtral.net | Tebing Tinggi - H. Kamlan Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat serta bertindak sebagai Dewan Pengawas di BUMD Tirta Bulian bergerak di bidang penyediaan air bersih. Tiga jabatan penting itu dikuasai seorang oknum sekaligus dalam waktu yang bersamaan.sejak 2023-2024. Manusia super dari kota Tebing Tinggi ini ditemui, Seni (6/5/2024) di sela-sela antrian panjang para tamu di rumah dinasnya. Terlihat beberapa kepala OPD, ASN, pemborong, dan lain lain.
Kemampuan manusia yang serba terbatas dan tidak sempurna sering kita dengar untuk memaafkan kekhilafan ketidaksempurnaan sebagai pelaku human eror. Namun manusia super dari Tebing Tinggi ini, dapat melakukan pengawasan internal baik keuangan maupun profesionalitas seluruh PNS, ASN dan tenaga honor yang berkomitmen untuk kemajuan kota Tebing Tinggi. Pun penjabat administrasi keuangan maupun manajerial seluruh perangkat yang ada di kota Tening Tinggi. Termasuk ia juga melakukan pengawasan kinerja di BUMD Tirta Bulian Tebing Tinggi.
Tentang hal itu H Kamlan ketikan dikonfirmasi mengaku mendapatkan jabatan itu dengan mengalahkan kompetitor lainnya. Ia layak uji dibanding pesaingnya. Demikian ungkapnya bagaimana ia menjabat kepala inspektorat, penjabat Sekda serta menjadi Dewan Pengawas BUMD Tirta Bulian. Ketika ia ditanya bagaimana selaku pimpinan inspektur mengaudit keuangan mengaudit dirinya sendiri sebagai sekda yang juga mempunyai kewenangan pengguna anggaran serta menerima laporan atas dirinya sendiri yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.
Tentang hal itu ia mengatakan tidak menyalahi undang-undang.
Ia menjawab berbagai masalah keuangan yang merugikan negara hasil temuan BPK namun tidak ditemukan oleh Inspektorat dengan cepat dan enteng menjawab ketika diadakan audit saat itu tidak ada temuan. Padahal akumulasi temuan BPK yang bertahun-tahun tidak ada penyelesaian pun dikatakan Kamlan sebagai kebohongan karena tidak diumumkan ketika temuan itu terselesaikan. Temuan itu kalau tidak diselesaikan akan mempengaruhi opini. Selama ini opini terhadap kinerja keuangan kota Tebing Tinggi WTP.
Meskipun dalam relis yang terungkap misalnya masih ada kelebihan bayar yang dirilis BPK tahun 2022 di Dinas PUPR. Demikian dugaan korupsi yang diungkap atas pembelian kursi dan kenderaan dinas di BAPPEDA atas penggunaan anggaran tahun 2021, yang terselesaikan lewat adendum tentunya setelah relis BPK tahun 2022 itu terurai setelah beberapa tahun berjalan masih diperbolehkan adendum. Seremeh itu jawaban atas masalah tersebut dijawab dengan adendum.
Lebih-lebih lagi diketahui bahwa H.Kamlan merupakan ketua tim seleksi direktur BUMD Tirta Bulian yang kemudian hari menang seleksi menjabat sebagai dewan pengawas BUMD Tirta Bulian yang tidak tahu ada sekira Rp 87 miliar digelontorkan penyertaan modal 5 tahun terakhir ke BUMD Tirta Bulian. Manusia super ini menjadi perbincangan di Tebing Tinggi dengan kinerja lain di temuan BPK lain pula hasil pengawasan internal. Itulah sebabnya mengapa OPD tidak dapat mencapai retribusi PAD semisal pasar. Itu lah sebabnya sehabis dibangun pasar induk tak ada pedagang yang mau berjualan. Itulah sebabnya ternyata temuan tak pernah ada selama auditnya dilakukan oleh tim inspektorat (yang tidak hanya mengawasi keuangan melainkan juga tindak tanduk suami/istri para ASN) kota Tebing Tingg, itu juga penyebab banya truk-truk merusaki jalan di pusat kota meski bolak balik jalan itu diperbaiki pakai uang APBD. Itu juga sebabnya segudang permasalahan kesehatan, sosial, aset tak digubris, sebab penentu segala risiko itu dikuasai oleh satu oknum yang super hebat mengangkangi etika profesionalitas. Ternyata konflik dugaan kepentingan tersebut tersamarkan dengan ungkapan tidak ada menyalahi undang-undang. Demikian pemahaman yang oknum yang menguasai anggaran sekaligus pengawas, hanya ada di kota Tebing Tinggi. (Asmi)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
