hariancentral-kutacane : Kegiatan melalui Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara(agara) kembali disorot.
Kali ini.Dana Pemeliharaan Jalan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten(APBK).Tahun 2024-2025 disebut-sebut sarat Korupsi.Kolusi Dan Nevotisme(KKN).Hingga dugaaan fiktip pun kuat tercipta.
Inpormasi itu disampaikan narasumber yang layak dipercaya.
Menurut dia.Anggaran yang dialokasikan pada pemeliharaan jalan melalui dinas PUPR itu rentan dengan berbagai Penyimpangan.
Seperti"Kurang Volume. Kegiatan di salah satu lokasi dikerjakan, tetapi Spesifikasi kuantitas,bahan jumlah aspal, dan ketebalan lapisan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak dan anggaran.Sehingga kwalitas jalan yang dihasilkan tidak memenuhi standar.Tidak heran pekerjaan yang dilakukan tidak bertahan lama alias rusak.
Selanjutnya.Pengelembungan Anggaran(Mark-up) Dijelaskan.Modus seperti ini juga kerap terjadi.Biaya Proyek dinaikan secara tidak wajar dari harga pasar yang sebenarnya.Hal ini juga dapat terjadi adanya kerja sama alias main mata antara pihak kontraktor dan pihak terkait yang meliputi kegiatan tersebut.Salah satunya PPTK dan Kepala Dinas. Perbedaan antara biaya riil dan biaya yang dianggarkan bisa masuk kekantong pribadi.
"Silahkan dikomfirmasi secara detiel.Kepada pihak PUPR agara.Catat jumlah voleme yang dikerjakan serta ketebalan hingga kwalitas aspal yang digunakan.Agar dapat kita sesuaikan dalam kontrak kerja yang mereka sebutkan.Saya yakin.Kepala dinas dan PPTK kegiatan akan terbihit-bihit dengan seribu macam alasan.Tutur sumber mengarahkan biro media central.Selasa.13/1/2025.
Selain Dana Pemeliharan Jalan.Sumber juga berharap.Adanya Perhatian Aparat Penegak Hukum(APH) melakukan Lidik pada Dana Pemeliharaan dan Pembangunan Jembatan. Salah satunya.PembangunanJembatan kontruksi 5X 12 yang terletak di desa lawe pinis.Kecamatan Darulhasanah.
Kegiatan itu juga diketahui belum selesai dikerjakan sementara tahun 2025 sudah berlalu.
Menyikapi inpormasi tersebut.Biro media central berhasil melayangkan pesan komfirmasi kepada salah satu pejabat dinas PUPR yang disebut-sebut terlibat sebagai PPK kegiatan.
Ironisnya.Kendati sudah ditunggu untuk memberi klarifikasi menyangkut dugaan itu.PPK belum juga memberi keterangan dari Poin yang sudah dilayangkan.Menyangkut kegiatan pada dana Pemeliharaan Jalan.
Isi pesan yang dilayangkan sebelumnya kepada media central.Mengatakan"Lagi rapat.Untuk kewajiban aku bang,belum sempat balas ni.
Tuturnya melalui pesan WahtSApP.Selasa.13/1/2026/Dar
