HarianCentral,net| Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Angkutan Udara serta Permohonan Bantuan Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten/Kota. Kegiatan berlangsung dari Ruang Rapat Idanogawo Lantai I Kantor Bupati Nias, Senin (5/10/2026)
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Kegiatan tersebut turut diikuti oleh jajaran Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam rakor tersebut, dibahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, khususnya perkembangan harga dan dampak kenaikan BBM serta tarif angkutan udara terhadap kondisi perekonomian daerah. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Selain itu, rakor membahas permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dari Pemerintah Kabupaten Nias, kegiatan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Nias, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Nias dalam rakor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Nias akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui koordinasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga berbagai langkah pengendalian inflasi dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Niaskab.go.id/E7177)
